Bima Arya Applauds Perindo Party: Youthful, Innovative, and Highly Public-Minded

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto baru-baru ini hadir sebagai pembicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Perindo untuk para kader DPRD periode 2024–2029 di Ballroom Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Ia menyatakan apresiasi terhadap kinerja Partai Perindo sebagai partai yang segar dan progresif.

“Partai Muda dengan Kesadaran Publik Tinggi”

Menurut Bima Arya, dibandingkan dengan partai-partai lama, Perindo tampil lebih muda namun memiliki kesadaran publik yang tinggi. Dia mengatakan, “Perindo ini tergolong muda… tapi tingkat kesadaran publiknya tinggi.”

Komitmen terhadap Kolaborasi

Bima Arya mengungkapkan bahwa Perindo saat ini diisi oleh banyak tokoh muda dari latar belakang seperti aktivisme mahasiswa, anti-korupsi, media, sosial media, sosial, hingga pegiat disabilitas. Baginya, ini merupakan contoh sinergi kolaboratif yang mengesankan!

Kritik yang Membangun untuk Menghindari Penyimpangan Pejabat

Bima Arya juga menekankan pentingnya peran DPRD yang beranggotakan kader Perindo. Ia menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto agar anggaran daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran:

“Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan ke kantong pejabat… DPRD harus konsisten mengawalnya.”

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD perlu berani memberikan masukan atau kritik jika kepala daerah tidak berada di jalur yang benar.

Kunci Keberhasilan: Kolaborasi Antara Eksekutif dan Legislatif

Bima Arya menyatakan bahwa target ambisius pemerintah—pertumbuhan ekonomi 8 persen dan pengurangan kemiskinan secara signifikan—hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Diharapkan DPRD Perindo bisa menjadi pionir dalam kemitraan ini. SMA PGRI KOTA BIMA

Intisari Singkat

Poin Utama Ringkasan
Profil Partai Partai muda dengan kesadaran publik yang tinggi
Anggota Perindo Aktivis muda dari berbagai sektor—mahasiswa, media, sosial, disabilitas
Peran DPRD Bertanggung jawab mengawasi penggunaan APBD dan mengkritik kepala daerah jika diperlukan
Target Nasional Kolaborasi legislatif-eksekutif demi pertumbuhan tinggi dan pengentasan kemiskinan